Ekonomi kreatif dan film dokumenter

 

 

Bekraf Vaizey
Ketua Bekraf Triawan Munaf (kiri) dan Menteri Culture, Media and Sport Inggris Ed Vaezey (kanan) bertukar cendera mata dan sedikit gagasan mengenai ekonomi kreatif di kedua negara. Vaezey diberi radio kayu (yang berfungsi penuh layaknya radio) dan Vaezey memberi buku tentang Alfred Hitchcock.

Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris April 2016

Dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Inggris beberapa waktu lalu, ia menyaksikan penandatanganan dalam beberapa bidang, termasuk ekonomi kreatif yang merupakan amandemen dari dari MoU yang sebelumnya ditandatangani oleh Kemenparekraf tahun 2012. Sejak masa kampanye, Jokowi memang menjanjikan sektor ini akan menjadi salah satu yang ia unggulkan. Maka, nota kesepahaman ini menjadi perwujudannya, karena Inggris termasuk negara yang paling awal memiliki kesadaran pengembangan ekonomi kreatif dan merancang ekonomi kreatif sebagai satu sektor yang direncanakan dan dikembangkan secara khusus.

Maka dalam kunjungan ini Jokowi membawa rombongan dari Badan Ekonomi Kreatif alias Bekraf untuk turut serta membicarakan rencana aksi sebagai tindak lanjut dari nota kesepahaman tersebut. Dalam rombongan ini, Bekraf melibatkan beberapa pelaku industri kreatif seperti Amelia Hapsari dari In-Docs dan Diajeng Lestari dari hijup.com. Saya yang kebetulan belajar di London diikutsertakan dalam rombongan. Kerjasama yang akan dibangun kedua negara akan dikordinasi oleh Bekraf dengan Department of Culture, Media and Sports (CMS), melalui pengembangan co-branding bernama UK-ID, seperti yang diusulkan oleh British Council, dengan bidang meliputi film dokumenter, seni pertunjukan, musik dan ethical fashion.

Dokumenter

Dalam soal film dokumenter, bidang ini memang mendapat perhatian bersama dengan sub-bidang film, dan secara khusus sudah ada program yang sedang berjalan: Britdoc dengan Indocs. Britdoc bersama Indocs sedang menjalankan program Good Pitch, dan Triawan berserta rombongan Bekraf menyempatkan diri datang ke kantor Britdoc di kawasan Soho untuk menjelaskan program ini sekaligus juga mendapat gambaran peran Britdoc dalam mengembangkan film dokumenter, bukan hanya sebagai bagian dari ekonomi kreatif, tetapi posisi penting secara sosial budaya dan politik.

Hal lain yang juga penting dalam soal film dokumenter adalah undangan untuk syuting dan co-production. Tim Bekraf sengaja bertemu dengan BBC Media Action – organisasi di bawah BBC yang biasanya melakukan kegiatan sosial yang masih berkaitan dengan media – untuk bekerjasama dalam co-production dan capacity building.

Tentu saja perhatian terhadap film dokumenter ini mengejutkan setidaknya bagi saya, karena selama ini kita paham bagaimana posisi film dokumenter selalu berada di pinggiran. Namun kejutan ini tidak sepenuhnya kejutan yang menggembirakan lantaran persoalan film dokumenter di Indonesia tidak sederhana. Setidaknya dari soal co-production dan ajakan syuting, saya membayangkan beberapa kesulitan.

Pertama, film dokumenter di stasiun TV Inggris (dan yang beredar di bioskop) selama ini tentang Indonesia umumnya berpusar pada soal: kemiskinan, eksotisme kehidupan suku terpencil yang hidup dengan standar kehidupan pramodern, ketiadaan perlindungan keanekaragaman hayati, kerusakan alam akibat pembangunan ekonomi yang serakah dan korupsi dan hal-hal semacam itu. The Act of Killing dan The Look of Silence tentu contoh terbaik bagaimana kegagalan demokrasi dan merebaknya budaya impunitas di Indonesia dijadikan topik film dokumenter. Saya mengakui peran penting kedua film dokumenter itu dalam turut mempengaruhi pembicaraan mengenai 1965 di Indonesia dan saya gembira karenanya.

Britdoc
Triawan Munaf dan rombongan Bekraf sempat mendatangi kantor Britdoc (http://britdoc.org) untuk mendengarkan presentasi dari Beadie Finzi, salah seorang direktur Britdoc mengenai peran film dokumenter dalam kehidupan politik, budaya dan ekonomi Inggris sekaligus diperkenalkan pada proyek Good Pitch yang merupakan kolaborasi antara Britdoc dengan Indocs.

Atau contoh yang lebih baru ada di film dokumenter dengan pembawa acara Reggie Yates tentang pakaian mewah orang-orang kaya yang belum lama ini diputar. Reggie ke Indonesia, tepatnya Cirebon, untuk melihat penangkapan ular untuk dijual kulitnya sebagai bahan tas. Di sana ia melihat orang menangkap ular piton dengan tangan telanjang, menguliti ular pada saat masih hidup dan sebagainya. Dibandingkan dengan perjalanan Reggie ke Siberia dan tempat-tempat lain ketika melihat industri bulu binatang, terlihat jelas bahwa Indonesia seakan sebuah negara yang berada di abad pertengahan dan perwujudan dari manusia-manusia liar tanpa belas kasihan.

Tema seperti di atas bukan satu-satunya, mengingat keanekaragaman hayati Indonesia tetap bisa jadi perhatian para dokumentaris besar, tetapi topik seperti ini tak urung akan membawa tantangan sendiri dalam soal representasi Indonesia di media internasional.

Kedua, masih banyak sikap yang tidak mendukung produksi film dokumenter sebagai bagian dari kegiatan jurnalistik dan kreatif. Ini bisa dilihat dari kasus ditangkap dan dipenjarakannya pembuat film dokumenter asal Inggris ketika melakukan pembuatan film tanpa ijin, dengan dasar UU Film plus UU Keimigrasian. Sependek ingatan saya, ini adalah preseden baru bagi pekerja media karena biasanya ‘kesalahan’ seperti itu hanya berujung pada deportasi dan bukan kriminalisasi. Bagaimana mau mengundang pembuat film dokumenter untuk syuting di Indonesia kalau perlakuan yang ada seperti itu?

Bekraf sendiri, dalam pernyataannya, sudah meminta agar surat edaran mendagri yang menjadi dasar perijinan berlapis ini untuk dicabut, tetapi tampaknya persoalan ini tidak akan selesai dalam waktu cepat mengingat kebebasan berekspresi secara umum sedang berada dalam tekanan. Selain kedua pembuat film dokumenter itu, ingat pula kisah eksil 1965 Tom Iljas yang dideportasi dengan tuduhan mebuat film dokumenter padahal niat utamanya mendokumentasikan kunjungan ziarah ke makam orangtuanya. Contoh terakhir soal ini adalah tekanan hingga pelarangan terhadap film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta karya Rahung Nasution.

Ketiga, undangan syuting dan co-production berasal dari asumsi bahwa kegiatan tersebut akan mendatangkan uang dan pekerjaan di Indonesia, seperti indikator pencapaian ekonomi kreatif yang dipakai Bekraf (sumbangan terhadap GDP, persentase dari nilai ekspor dan daya serap tenaga kerja). Ini menurut saya punya kekeliruan dua tingkat. Tingkat pertama, belum tentu syuting film dokumenter di Indonesia meningkatkan pencapaian indikator-indikator tadi. Jauh sekali rasanya, bahkan eksternality budaya yang terjadi adalah menguatnya pandangan Indonesia sebagai sebuah negara nasional yang jauh (baik secara budaya dan lokasi) dan seakan diliputi kabut pramodern yang misterius dan orang masih berkeliaran di jalan tak diaspal dengan kaki telanjang.

Tingkat kedua, jika pun harus dihitung sumbangan ekonomi, maka sumbangan film dokumenter tidak akan bersifat langsung. Para pekerja dan pegiat film dokumenter bisa mengajukan argumen mengenai sokongan film dokumenter terhadap hal-hal abstrak seperti demokratisasi, akuntabilitas publik, kebebasan berekspresi dan hal-hal kualitatif semacam itu yang bisa kita asumsikan akan menyehatkan perekonomian dan membantu pencapaian keadilan dan kesejahteraan. Namun seandainya sekalipun indikator abstrak itu tercapai, film dokumenter tidak mungkin mendaku bahwa itu adalah pencapaian yang dilakukannya sendirian. Justru posisi film dokumenter mirip-mirip penggembira yang penting: mengangkat hal-hal yang tadinya biasa saja atau disembunyikan menjadi sesuatu yang dibicarakan orang banyak.

Maka ukuran bagi film dokumenter tidak bisa semata ukuran finansial seperti itu, dan harus diletakkan dalam kerangka yang lebih besar. Film dokumenter punya peran dalam menciptakan “publicness” atau membuat yang tersembunyi jadi bersifat terbuka, dibicarakan sebagai bagian dari keterlibatan politik yang diharapkan bisa mempengaruhi kebijakan sosial, politik dan budaya, atau setidaknya mengubah kepedulian orang banyak terhadap suatu persoalan. Film dokumenter seperti halnya bidang seni dan kebudayaan lain, merupakan bagian dari upaya pembentukan opini, pertukaran gagasan dan eksplorasi estetika sendiri.

Jika film dokumenter berposisi serupa belaka dengan seni dan kebudayaan lainnya, sesungguhnya pertanyaan untuk strategi ekonomi kreatif ini lebih besar lagi: mungkin indikator-indikator ekonomi makro itu tidak sepenuhnya tepat. Namun biarlah itu untuk porsi pembahasan lain.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s