Tentang Pelarangan “Prison and Paradise”

Sumber foto: http://prisonandparadise.com/
Film "Prison and Paradise" (Daniel Rudi Haryanto) adalah film Indonesia kedua yang tak mendapatkan Surat Tanda Lolos Sensor dari LSF sesudah film Dendam Pocong (Monty Tiwa) pada masa pasca Soeharto.

1

Saya sudah mendengar kabar ini dari akhir tahun lalu: film Penjara dan Nirwana (lebih terkenal dengan judul bahasa Inggrisnya Prison and Paradise, 2010) karya Daniel Rudi Haryanto tidak mendapat Surat Tanda Lolos Sensor (STLS) dari Lembaga Sensor Film. Artinya, film itu tidak boleh ditayangkan untuk publik di wilayah hukum Indonesia. Sesudah perubahan politik besar-besaran di tahun 1998 yang berhasil menurunkan Presiden Soeharto, inilah untuk kedua kalinya sebuah film Indonesia tidak mendapatkan STLS, sesudah film Dendam Pocong, karya Monty Tiwa yang diproduksi tahun 2006. Alasan penolakan terhadap film Dendam Pocong, menurut keterangan Monty Tiwa yang sempat saya hubungi ketika itu,  adalah adanya kekuatiran bahwa film itu berpotensi untuk “membuka luka lama”. Film horor Dendam Pocong ini mengambil latar belakang kerusuhan dan kekerasan terhadap etnis Cina yang terjadi pada tahun 1998. Maka film Pocong 2 kemudian menjadi salah satu film paling unik: sebuah film yang ada jilid keduanya, tapi tanpa jilid pertama.

Prison and Paradise mengalami nasib serupa dengan Dendam Pocong. Film ini tidak diberikan surat tanda lolos sensor oleh LSF. Akibatnya, film ini tidak bisa diputar di wilayah hukum Indonesia. Alasan penolakan pemberian STLS oleh LSF itu ada pada surat penolakan LSF No: 26/DVD/TLK/LSF.XII/2011, tertanggal 9 Desember 2011. Saya mendapat salinannya dari Rudi Gajahmada dan saya sampaikan di sini alasan penolakan terhadap film itu, dengan cetak miring dari surat asalnya):

film tersebut sarat dengan dialog-dialog propaganda yang menyesatkan, sehingga memberi pengaruh negatif terhadap generasi muda Islam Indonesia. Oleh karena itu film dokudrama ini tidak sesuai dengan kriteria penyensoran dan aspek keagamaan sehingga tidak dapat beredar atau diedarkan di wilayah R.I.

“Aspek keagamaan” yang diacu pada surat ini adalah mengacu kepada aturan sensor yang dibuat pada masa Orde Baru, yaitu PP No.6 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. Dalam aspek keagamaan yang dimaksud, sebuah film dapat ditolak sepenuhnya untuk diputar di wilayah hukum Indonesia dengan alasan-alasan keagamaan berikut ini (saya kutipkan dari pasal 2 PP tersebut):

(2) Unsur-unsur yang dinilai dari segi Keagamaan, adalah :

a. yang memberikan kesan anti Tuhan dan anti agama dalam segala bentuk dan manifestasinya;

b. yang dapat merusak kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia; atau;

c. yang mengandung penghinaan terhadap salah satu agama yang diakui di Indonesia.

Maka dengan demikian, sesungguhnya Lembaga Sensor Film masih bekerja berdasarkan peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru dengan niatan untuk mengendalikan muatan film. Hingga kini, belum ada pengganti aturan pelaksanaan penyensoran ini.

Yang menarik dari ditolaknya Prison and Paradise adalah bahwa surat penolakan itu turun beriring dengan penjurian pada Festival Film Indonesia tahun 2011 dimana Prison and Paradise adalah salah satu nominasi untuk film dokumenter terbaik. Akibat dari surat ini, Panitia Pelaksana FFI menyatakan nominasi itu harus dibatalkan karena menurut Pedoman Pelaksanaan FFI, semua film yang didaftarkan ke FFI sudah harus mendapatkan surat tanda lolos sensor.

Prison and Paradise (dan banyak film pendek serta film dokumenter lain) sebenarnya belum memiliki surat tanda lolos sensor ketika didaftarkan ke FFI. Panita Pelaksana FFI, menurut ketuanya Abduh Aziz, berniat baik mendaftarkan film-film itu ke LSF guna memenuhi syarat yang ditetapkan pada pedoman mereka.

Namun alih-alih mendapat pengesahan dari lembaga sensor, Prison and Paradise malah ditolak, dan konsekuensinya, nominasi untuknya dicabut, serta rencana tur keliling (roadshow) yang sedianya akan diselenggarakan oleh Panitia FFI pada tanggal 15-23 November 2011 juga ikut dibatalkan. Tak hanya itu, Daniel Rudi Haryanto yang akrab dipanggil Rudi Gajahmada yang sedianya akan menyelenggarakan tur keliling mandiri film ini ke 37 kota, menghentikan rencananya pada kota ke 17. Berdasarkan pengakuan Rudi, sepanjang ia keliling ke berbagai kota, ia kerap didatangi oleh pihak kepolisian yang menanyakan mengenai surat tanda lolos sensor film ini.

Abduh Aziz sempat menyatakan bahwa penolakan terhadap Prison and Paradise  –berdasar informasi komite penjurian FFI Totot Indrarto – ditolak  di tingkat pleno LSF. Totot yang saya hubungi menyatakan bahwa informasi itu ia terima secara simpang siur dari seorang staf LSF, sekalipun staf itu memberi kesan bahwa penolakan terjadi di tingkat pleno.

Saya menghubungi Akhlis Suryapati, wartawan dan sutradara yang kini menjadi salah seorang anggota LSF. Ia menjelaskan sedikit mekanisme LSF. Menurut Akhlis, setiap hari, anggota LSF bekerja dibagi dalam kelompok-kelompok sensor dan mereka mendapat jadwal untuk menyensor film-film yang masuk. Mereka akan meluluskan atau tidak meluluskan sebuah film dan kemudian akan membuat surat untuk ditandatangani oleh Ketua LSF. Apabila ada film yang tak bisa diputuskan di tingkat komite sensor, maka film itu biasanya dibicarakan di tingkat pelaksana harian. Apabila pada tingkat pelaksana harian tidak juga diputuskan, maka biasanya keputusan diambil di tingkat pleno, dimana seluruh anggota LSF yang berjumlah 45 orang itu akan diundang untuk membicarakannya.

Akhlis Suryapati berkata bahwa ia tidak pernah diundang ke rapat pleno untuk membahas film Prison and Paradise ini. Maka kemungkinan besar Prison and Paradise memang ditolak peredarannya di tingkat komite sensor. Akhlis menyarankan saya untuk menghubungi Ketua LSF, Mukhlis Paeni dan sekretaris LSF, Ibu Pudji Rahaju. Mukhlis Paeni menyatakan tak sempat menjawab permohonan wawancara saya karena sibuk mengajar. Ia juga tak memegang data mengenai film itu dan menyatakan agar saya sebaiknya menghubungi Ibu Pudji Rahayu, sekretaris LSF untuk mendapat data mengenai penolakan pemberian STLS terhadap surat ini. Dari Ibu Pudji Rahayu saya mendapat kepastian bahwa Prison and Paradise tidak lolos sensor diputuskan di tingkat kelompok sensor. Ibu Pudji Rahayu –yang menerima telepon saya dengan tergesa dan terkesan ingin mengakhiri percakapan sesegera mungkin–  tidak memberi keterangan tambahan apapun mengenai tidak lolos sensornya Prison and Paradise kecuali seperti yang tercantum dalam surat yang saya kutipkan di atas tadi.

2

Saya menonton film Prison and Paradise ketika film itu diputar di seksi kompetisi Festival Film Dokumenter 2010 di Yogyakarta. Saya datang sebagai juri yang diminta menilai film tersebut. Film Prison and Paradise bercerita mengenai para pelaku bom bali yang berhasil diwawancara oleh Rudi di penjara. Orang-orang seperti Mukhlas, Imam Samudra dan Amrozi diberi kesempatan oleh Rudi untuk mengungkapkan pandangan-pandangan mereka mengenai agama Islam, jihad dan peristiwa pengeboman itu sendiri secara panjang lebar. Selain penggambaran para pelaku pengeboman itu, Rudi juga merekam banyak sekali cerita dan pengakuan dari Noor Huda Ismail, seorang bekas wartawan dan kini aktivis di Yayasan Prasasti Perdamaian, yang pernah menjadi teman sekamar dari salah satu pengebom itu ketika mereka bersama-sama menuntut ilmu di pesantren Al Mukmin, Ngruki yang dipimpin oleh Abubakar Baasyir.

Rudi menggambarkan Noor Huda secara agak berlebihan, menurut saya, termasuk pertemuan Noor Huda dengan keluarga pengebom itu serta perjalanan Noor Huda ke Bali untuk melihat monumen ground zero pengeboman tersebut. Tampak ada usaha Rudi untuk menampilkan refleksi dari Noor Huda ketimbang sekadar mendadar fakta-fakta dan opini-opini seputar aksi pengeboman itu saja. Bagian ini tampak seperti ingin menetralisir pandangan-pandangan para pengebom sekaligus memberi gambaran akan dua cabang yang berbeda sama sekali dari satu jalan yang sama, yaitu pesantren Al Mukmin, Ngruki, Jawa Tengah.

Namun bagian pernyataan-pernyataan para pengebom inilah yang dianggap oleh LSF sebagai dialog-dialog propaganda. Sebagaimana kita ketahui, kebanyakan para pengebom itu (seperti Amrozi dan Imam Samudra) tidak pernah menyesali perbuatannya dan beranggapan bahwa apa yang mereka lakukan memang merupakan jalan yang dikehendaki oleh agama Islam. Inilah yang dianggap sebagai kalimat-kalimat propaganda yang menyesatkan seperti yang saya kutipkan dari surat LSF di atas.

Tentu saja kalimat-kalimat itu berpeluang untuk menyesatkan ketika dilepaskan dari konteks. Namun bukankah nyaris setiap film berpotensi untuk menyesatkan ketika kalimat di dalamanya dilepaskan dari konteks? Saya merasa film ini berhak untuk ditonton dengan utuh karena saya percaya bahwa penonton cukup mampu untuk memilah informasi mana yang memang layak dipercaya dan mana yang tidak.

Selain itu yang juga penting adalah standar penyensoran LSF yang masih bersandar kepada peraturan yang dibuat pada masa Orde Baru. Peraturan penyensoran yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah, hingga kini belum dibuatkan yang baru sehingga kecurigaan masih mendominasi perlakuan terhadap pembuat film.

3

Namun sesungguhnya, sebelum tertolak di LSF, film Prison and Paradise sudah mengundang protes. Kedutaan Besar Indonesia di Uni Emirat Arab mempersoalkan kesertaan Prison and Paradise di Dubai International Film Festival 2010 pada bulan Desember tahun 2010. Film itu, oleh pihak Kedubes, dianggap memburuk-burukkan Indonesia di dunia internasional, sekaligus mempersulit upaya pemerintah Indonesia dalam upaya promosi pariwisata yang sedang dilakukan. Protes itu disampaikan oleh KBRI di Dubai kepada Kementrian Pariwisata dan Kebudayaan (nama kementrian itu pada waktu itu), dan hal ini menyebabkan Direktur Film, lembaga di bawah Direktorat Jendral Seni Budaya dan Film, Kemenbudpar, Syamsul Lussa, memanggil Rudi Gajahmada ke gedung Sapta Pesona, kantor Kementrian Budpar. Pada bulan Februari / Maret 2011, Rudi Gajahmada pun datang menghadiri pertemuan itu.

Dalam kesempatan itu, Rudi ditemui oleh Syamsul Lussa beserta beberapa pejabat di Kementrian Budpar seperti misalnya kepala Biro Hukum dan beberapa orang lagi. Menurut Rudi, ia ditegur karena memutar film yang belum lolos sensor dan membuat sulit Indonesia di mata dunia. Rudi membantah hal itu dengan menyatakan bahwa filmnya diputar di berbagai festival dan mendapat penghargaan dimana-mana, termasuk diantaranya di Yamagata Internasional Film Festival, salah satu festival film dokumenter paling bergengsi di dunia. Namun menurut Syamsul Lussa, hal itu tidak relevan. Film Prison and Paradise telah menyebabkan pihak Kemenbudpar mendapat protes tak perlu dari Kedutaan Besar di Uni Emirat Arab.

Saya sempat berbincang dengan Syamsul Lussa mengenai pemanggilan ini. Menurut Syamsul, Rudi Gajahmada sudah berlaku sembrono dengan film ini sedikitnya pada dua hal. Pertama, film ini diedarkan tanpa melalui sensor, dan kedua – ini yang mengejutkan saya – Rudi tidak mendaftarkan film ini kepada Menbudpar sebelum produksi, karena dalam UU Film tahun 2009 (pasal 17 ayat 1) ada ketentuan mengenai kewajiban untuk mendaftarkan film, dengan maksud melindungi “pembuatan film agar tidak ada kesamaan judul dan isi cerita” (Pasal 17 ayat 3). Saya tentu bisa paham alasan ketiadaan surat tanda lulus sensor yang membuat Rudi ditegur (sekalipun saya sama sekali tak setuju pada surat itu dan pada penegurannya), tetapi jika ia dipersalahkan karena tidak mendaftarkan filmnya kepada Menbudpar, saya rasa peraturan itu sudah digunakan untuk sebuah alasan yang keliru.

Hal ini seperti membenarkan kecurigaan banyak pihak ketika UU Film disahkan, bahwa pendaftaran produksi ini adalah salah satu pasal bermasalah di UU Film. Apakah ke depannya alasan ini akan digunakan lagi untuk menegur pembuat film yang berbeda pendapat dengan pemerintah seperti ini?

Syamsul Lussa sendiri menolak jika dikatakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah usaha untuk mengendalikan apa yang dibuat oleh pembuat film. Ia menyatakan bahwa apa yang terjadi dengan Rudi Gajahmada dan Prison and Paradise adalah sebuah usaha untuk melakukan “pembinaan” kepada pembuat film. Hm, saya agak tak menyangka kita kembali ke masa “pembinaan” seperti pada masa Departemen Penerangan dahulu.

4

Rudi Gajahmada sendiri agak kuatir untuk bersuara terlalu keras membela film Prison and Paradise ini, karena ia sedang menyelesaikan film keduanya. Menurutunya, seandainya ia melawan, maka ada kemungkinan filmnya bisa jadi mendapat kesulitan untuk mendapatkan surat tanda lulus sensor kelak. Sekalipun hal ini belum tentu benar akan terjadi, kekuatiran sudah muncul. Ternyata negara belum berhasil menghilangkan kekuatiran para kreator, malahan menambahinya.

Kini LSF masih terus beroperasi di tengah perdebatan birokrasi, apakah mereka akan berada di bawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau “beralih kamar” ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan? Tampaknya ada kecenderungan untuk memindahkan LSF ke Kemendikbud lantaran urusan “kebudayaan” lebih dekat dengan ranah kerja LSF ketimbang urusan “pariwisata dan ekonomi kreatif”.

Kemanapun LSF akan berlabuh yang jelas kepengurusan periode LSF yang dipimpin oleh Mukhlis Paeni ini akan berakhir pada tahun 2012 ini. Saya rasa pekerjaan rumah menunggu, jika tidak bisa menghapuskan ketentuan sensor sama sekali, setidaknya ada dua hal penting menanti: transparansi dalam pemilihan 17 anggota LSF (bukan lagi 45 seperti sekarang yang sebenarnya tak sesuai dengan UU Film 2009) dan transparansi alasan dan mekanisme pengambilan keputusan di dalam lembaga itu.

Advertisements

11 Comments

  1. Ada yang belum kunjung berubah dari pihak LSF yakni cara pandang soal film itu apa, dan bagaimana membuka wacana yang lebih sehat kepada publik melalui dialog antara pihak LSF dan pembuat film yang filmnya dianggap tidak memenuhi kriteria kelulusan LSF. Dan dari tulisan yang komprehensif soal Sensor Vs. Prison & Paradise ini yang paling mengkhawatirkan saya selaku pembuat film adalah:
    1. Kami (buruh film) pada umumnya sepaham, bagaimanapun LSF adalah lembaga resmi berdasarkan hukum yang mau tidak mau, suka tidak suka harus dihormati dan diikuti peraturannya hingga titik tertentu (up to a certain point)-selama memang berdasar dan masuk akal sehat,
    2. Meski demikian, praktik atau ‘eksekusi’ dari ragam peraturan LSF tetap tidak bisa menjawab tuntutan zaman. Perumusan koridor apa yang boleh/tidak masih kunjung tidak jelas, sehingga bukan mustahil sampai akhir zaman pun, sebagian besar dari kami sebagai pembuat film akan selalu kesulitan memahami koridor/batasan aturan yang digariskan oleh LSF,
    3. Tidak ada indikasi pemahaman LSF bahwa informasi di era demokrasi bukanlah komoditas milik penguasa dan karenanya harus dikontrol dan diatur oleh kaum penguasa/pembuat kebijakan, karena itu jangan heran bila masih ada penggunaan istilah seperti ‘pembinaan’,
    4. Hal lain yang mengusik keprihatinan saya selaku buruh film adalah adanya pelanggaran hak atas informasi yang paling mendasar terhadap Daniel Rudi selaku pembuat film Prison and Paradise ini, tidak ada pihak yang merasa perlu memberi penjelasan KONGKRIT soal gagalnya film ini lolos sensor, tidak ada bentuk pelaporan dalam bentuk notulensi atau apapun yang bisa membuka dialog yang produktif antara pihak LSF dengan buruh film seperti Saudara Rudi,
    5. Bila ada peraturan resmi FFI yang mengharuskan semua film yang berpartisipasi untuk lolos LSF, hal ini harus terkomunikasikan dengan baik dan jelas kepada seluruh buruh film, karena menurut saya ini adalah bagian dari HAK POLITIK pembuat film. Bila seorang pembuat film secara prinsipil menolak sensor (bukan LSF, tapi praktik mutilasi informasi via lembaga apapun) saya pikir itu sepenuhnya hak si pembuat film yang bersangkutan, bila kemudian ia dianggap melanggar karena menolak meminta restu LSF dan kemudian memang ia terbukti melanggar hukum hal ini bisa diajukan secara hukum pula ke pengadilan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya–tentunya setelah ada sejumlah dugaan/bukti,
    6. Berkaitan dengan poin 5, bila pihak produser hendak mengikutsertakan film produksinya ke ajang FFI, para buruh film yang terlibat di dalam pembuatan film tersebut seharusnya tetap dibolehkan untuk menggunakan haknya apakah ia mau atau tidak mau diikut-sertakan di dalam kategori di mana ia terlibat di film tersebut,

    Ringkasnya, tampaknya salah satu pekerjaan rumah terbesar kita soal film/membuat/mengedarkan film di negeri tercinta ini termasuk soal mencoba memahami hak-hak sosial dan politik selaku buruh film, dan mungkin juga mempertanyakan stamina sekaligus logika apa betul film Indonesia bisa bertahan hidup setelah ‘kebangkitan’nya yang ke sekian kali ini, dan sekedar mengingatkan setiap kali ia kembali hidup toh itu karena jasa segelintir pembuat film yang menghidupkannya dari ambang kematian sebelum ia kembali dimatikan oleh pihak-pihak penguasa. Sekali lagi pertanyaanya, sampai kapan?

    1. Sampai ada teman-teman yang cukup ‘cerdas’ bisa duduk di birokrasi tapi tidak menjadi birokrat. Selama ini kita kesulitan karena rata2 mereka narrow minded dan gak paham film… 🙂

  2. Mas Eric, yang menarik dari realitas ini adalah: Kemarin pada saat Malang Film Festival (MAFIS) 2012, 5-7 April 2012, Pak Syamsul Lussa hadir dan di depan wartawan saat press conference menyatakan mendukung pemutaran PRISON AND PARADISE di MAFIS 2012, walaupun dia bilang itu tidak lolos sensor dan dilarang…tempo hari ada kawan wartawan tanya ke Pak Ukus DIRJEN NBSF, jawabnya PRISON AND PARADISE lolos sensor, buktinya bisa nominator FFI 2011….aneh…:(

  3. @Prima: thanks untuk perhatiannya atas kasus ini, aku berharap respon yang Prima tulis itu mengetuk pintu hati kawan kawan penggiat perfilman Indonesia untuk bergerak bersama melakukan koreksi terhadap LSF dan seluruh lembaga pemerintahan yang mengurus otoritas film di Indonesia…semoga terjadi lagi gerakan seperti MFI

  4. Geli sama orang menbudpar sialan itu, kok ‘Negeri di Bawah Kabut’ nggak diributkan sensornya padahal diputar di Dubai dan menang pulak dan film itu juga belum disensor. Malah beritanya ditarok di web mereka. Main klaim aja, nggak tahu apa itu uang orang asing semua bikinnya.

  5. tanggal 27 Februari 2012 … “SAGA NIRWANA” diputar di gedung Fakultas Humaniora dan Budaya kampus UIN Malang, ini adalah judul lain dari Film Prison & Paradise yang diganti, isi film ditambah wawancara dengan KH Hasyim Mujadi, durasi dikurangi (dari 90 menit menjadi 60 menit) oleh sebuah Yayasan, hanya untuk bisa memutar /road show ke 37 kota dari 16 yang sdh terlaksana.

    tanggal 07 April 2012 … PRISON AND PARADISE diputar di kampus UNMUH Malang di ajang Malang Film Festival 2012 yang pembukaan di hadiri oleh Pak Syamsul Lussa – Direktorat Jendral Perfilman Indonesia, orang ini faham pelarangan tapi masih diterjang, memang hukum di perfilman Indonesia patut dilanggar oleh perumus hukum itu sendiri dan masyarakatnya

    Inilah bukti yang Menunjukkan Kebusukan dari orang-orang Direktorat Jendral Perfilman Indonesia

    1. terimakasih dukungan kawan kawan Malang, atas pemberitahuan terhadap adanya pemutaran SAGA dan NIRWANA serta tanggapan kawan kawan dan dukungan terhadap PRISON AND PARADISE

  6. kemarin saya pulang dari Malang Film Festival dan mendapati cerita menyedihkan, film karya saya PRISON AND PARADISE dibongkar Yayasan Prasasti Perdamaian pimpinan Noor Huda Ismail yang merupakan subyek di Prison and Paradise dan menggunakannya untuk penayangan publik dalam rangka roadshow. YPP mengganti judul dengan SAGA DAN NIRWANA serta memasukkan beberapa materi sehingga menurut kawan-kawan, fIlm BAJAKAN PRISON AND PARADISE itu melarikan esensi cerita yang terdapat di PRISON AND PARADISE. Bahkan credit title masih mencantumkan nama saya selaku Sutradara….dalam hal ini, walaupun seseorang merupakan bagian penceritaan yang terdapat di dalam film tersebut. semestinya tidak semena-mena melakukan pembongkaran dan pembajakan serta pemutaran di ruang publik….ini adalah pelanggaran hak intelektual…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s