Balibo: Masihkah LSF Diperlukan?

Film Balibo memang film yang kontroversial. Film itu – meminjam dari redaktur rumahfilm.org, Ifan Adriansyah Ismail – menggambarkan Indonesia sebagai monster tak berwajah yang kejam. Begini kurang lebih pembahasan Ifan. Kelima orang wartawan yang dijuluki Balibo Five itu, dalam film ini digambarkan jelas-jelas dieksekusi oleh tentara Indonesia yang menyamar sebagai orang sipil. Salah satu pelakunya digambarkan mirip dengan Kolonel Dading Kalbuadi yang menjadi pemimpin Operasi Seroja. Sedangkan pembunuhan terhadap Roger East (Anthony Lapaglia) yang mencari tahu nasib kelima orang ini dilakukan oleh orang yang digambarkan mirip dengan Mayor Jendral Benny Moerdani.

Namun tak ada nama orang Indonesia dalam film itu, yang ada adalah karakter figuratif yang semata-mata berfungsi menjadikan para petinggi militer Indonesia sebagai tertuduh – sebagai penjahat perang – sebagaimana gambaran tentara komunis dalam film-film Hollywood pada era Perang Dingin atau tentara Belanda dalam film Indonesia dulu. Bisa jadi gambaran ini tak menyenangkan bagi militer di Indonesia kini. Namun penggambaran Indonesia sebagai monster itu justru memperlihatkan kelemahan mendasar film ini. Balibo menyandarkan drama semata-mata dari posisi Indonesia sebagai monster. Sekalipun penggambaran film ini cukup detil, tak ada kedalaman dan dimensi dalam film ini.

Mengikuti pendapat Ifan Adriansyah ini, maka tampak bahwa film Balibo seharusnya diapresiasi seperti ini di ajang JIFFest 2009, bukan dihindari. Lembaga Sensor Film alias LSF seperti lupa bahwa JIFFest adalah sebuah festival yang memutar berbagai jenis film dengan penonton yang kenyang menonton berbagai jenis film dan punya sikap kritis terhadap apa yang mereka tonton. Mereka adalah penonton khusus yang memahami film dengan baik. Maka dari sini tampak bahwa LSF bahkan tak percaya kepada penonton melek film macam ini, apalagi pada penonton pada umumnya. Dengan sikap seperti ini, LSF bahkan luput dari peluang mengedukasi penonton dengan kontroversi dan malahan menghalangi kontroversi seakan penghalangan itu akan berhasil sepenuhnya. LSF seakan lupa bahwa mereka juga punya misi “mengedukasi” seperti yang tercantum dalam UU Perfilman yang baru disahkan.

Malahan dengan pelarangan ini, LSF menciptakan Streisand effect. Streisand effect itu adalah sebuah usaha penyensoran informasi yang membuat informasi itu malahan tersebar lebih luas ketimbang apabila tidak disensor. Efek ini tercipta di dunia internet, tapi pada prinsipnya serupa. Jika melihat jadwal yang dikeluarkan oleh panitia JIFFest, mungkin jumlah total penonton film ini hanya 482 orang apabila kapasitas bioskop penuh dalam dua pertunjukan (6 dan 10 Desember) yang direncanakan. Ada interval waktu beberapa hari antara pelarangan lisan dengan penyampaian surat kepada panitia JIFFest yang membuat film ini dipertunjukkan di Teater Utan Kayu tanpa menunggu keputusan LSF menjadi final. Menonton film ini sempat menjadi sebuah gerakan untuk melawan LSF. Yang menonton film ini mungkin jadi lebih dari 482 orang, dan perhatian dari media membuat film ini jadi bahan pertanyaan di lapak-lapak DVD bajakan.

Dari sini kita juga diingatkan bahwa LSF masih beroperasi di bawah paradigma lama. Lembaga Sensor Film ini masih beroperasi dengan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film. PP ini bekerja berdasarkan prinsip pengendalian yang mengasumsikan peran LSF sebagai “pelindung masyarakat” dan “pemelihara tata nilai”. Maka tak heran apabila keputusan yang diambil oleh LSF dalam soal Balibo berdasarkan pandangan-pandangan bahwa masyarakat harus dilindungi karena ketidakmampuan mereka menilai sendiri apa yang mereka tonton. Padahal seperti yang digambarkan oleh Ifan dalam resensinya itu, tampak bahwa film Balibo – sama seperti film lainnya dalam JIFFest – bisa diapresiasi secara menarik dan membuka dialog baik tentang subyek film maupun tentang cara penyampaiannya. Coba cari dan baca tulisan Ifan itu.

Paradigma lama LSF ini bisa dilihat dalam alasan pelarangan pemutaran film Balibo dalam surat yang mereka sampaikan kepada panitia JIFFest 2009. Pertama, LSF menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa yang digambarkan dalam film Balibo didasarkan pada kesaksian lisan yang patut dipertanyakan. Kesaksian lisan ini kemudian difilmkan dengan sudut pandang yang subyektif.

Alasan kedua, LSF berpandangan bahwa Pemerintah Indonesia telah membentuk Komisi Kebenaran dan Perdamaian (KKP) bersama Pemerintah Timor Leste dengan tujuan mencapai pemahaman bersama untuk meninggalkan masa lalu dan membangun kerjasama untuk masa depan yang lebih baik. Karenanya LSF berpandangan bahwa film Balibo tak pantas untuk dipertunjukkan karena mengandung muatan subyektif yang berpotensi untuk membuka luka lama. Berdasarkan dua pertimbangan itu, LSF menolak film itu untuk didistribusikan dan dipertunjukkan di wilayah Republik Indonesia.

Kedua alasan ini tampak menggambarkan kekeliruan LSF dalam memandang film (dan fiksi) pada umumnya. Film tentu bisa bersifat sangat subyektif dan hal itu tak perlu menjadi konsiderans apapun (apalagi pelarangan) karena film tak berniat menyamai verifikasi fakta apatah lagi, fakta hukum yang sudah mengalami pengujian. Kesaksian lisan, bahkan mimpi pun (lihat mimpi Iwan Fals dicabut giginya dijadikan film dalam Kantata Takwa) sah untuk dijadikan film yang berniat memprotes dan tak perlu jadi alasan pelarangan untuk diputar. Ketakutan terhadap subyektivitas dan opini semacam ini jelas warisan dari perilaku Orde Baru yang tak bisa menghadapi perdebatan dan kontroversi.

Alasan kedua, LSF seperti lupa bahwa kesepakatan politik tak akan bisa mengubah opini dan persepsi. Adanya persepsi belum selesainya peristiwa Balibo di Australia adalah sebuah fakta yang tak bisa dihindari. Jika persepsi itu kemudian berkembang menjadi film, hal itu juga tak terhindarkan. Gantilah misalnya persepsi itu dengan persepsi mengenai (misalnya) sekelompok orang berlatar belakang Badan Intelejen Negara sedang merancang plot untuk membunuh Munir di pesawat. Jika film semacam itu dibuat apakah LSF juga akan melarangnya untuk diedarkan di Indonesia karena berpendapat sudah ada keputusan pengadilan untuk kasus tersebut? LSF lupa bahwa film adalah lanjutan dari persepsi dan opini semacam ini; dan persoalan sesungguhnya terletak pada senjata yang meletus dan peluru yang melesat (atau pada racun yang diletakkan di gelas) dan bukan pada film yang dibuat dari peristiwa-peristiwa semacam itu.

Maka LSF memang sudah tak relevan. Pandangan bahwa sensor masih berguna untuk melindungi rakyat dan memelihara tata nilai justru memperlihatkan tidak produktifnya LSF. Alih-alih menyumbang sesuatu kepada persoalan bangsa yang belum selesai, LSF malah menambahinya dengan soal yang tak perlu.***

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s